BSINews.id|Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Bupati Aceh Selatan untuk segera turun tangan menyelesaikan sengketa lahan antara warga Gampong Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, dengan pihak perusahaan PT Agro Sinergi Nusantara (ASN). Konflik ini telah memicu aksi pendudukan lahan oleh warga selama lima hari berturut-turut.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi hak masyarakat. Ia menegaskan bahwa konflik agraria seperti ini semestinya ditangani dengan pendekatan keadilan ekologis dan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Bupati tidak boleh tinggal diam. Ini menyangkut kehidupan dan hak masyarakat yang harus segera dituntaskan,” ujar Ahmad, Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, jika tidak segera dimediasi, konflik ini berpotensi berkembang menjadi lebih besar dan memicu ketegangan sosial. Ia juga memperingatkan bahwa ketidakaktifan pemerintah bisa memunculkan asumsi bahwa pihak berwenang sengaja membiarkan konflik terus berlangsung.
“Jangan tunggu ada korban baru bertindak. Sudah lima hari masyarakat melakukan aksi. Ini sinyal kuat bahwa masalah ini butuh perhatian serius,” tambahnya.
WALHI Aceh mendorong Bupati Aceh Selatan untuk segera memfasilitasi pertemuan antara warga, pihak perusahaan, legislatif, serta unsur terkait lainnya demi penyelesaian sengketa secara adil dan menyeluruh.