BSINews.id | Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan penertiban alat tangkap ikan jenis Cangkul Padang dan Cangkul Dedem di kawasan Danau Lut Tawar. Meski begitu, WALHI menilai upaya tersebut belum cukup dan mendesak pemerintah setempat untuk bertindak lebih menyeluruh dalam mengatasi berbagai persoalan yang mengancam kelestarian danau.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menyebutkan bahwa kerusakan ekosistem Danau Lut Tawar tidak hanya disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang merusak, namun juga akibat sejumlah masalah serius lainnya yang selama ini terabaikan.
“Ini langkah awal yang baik dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Namun yang harus diingat, kerusakan Danau Lut Tawar tidak hanya soal alat tangkap,” kata Ahmad, Kamis (15/5/2025).
WALHI Aceh mencatat empat permasalahan besar yang turut memperparah kondisi danau. Pertama, keberadaan keramba ikan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Aktivitas budidaya ini dinilai menyebabkan pencemaran, terutama akibat penggunaan pakan pelet yang berlebihan sehingga memicu penumpukan limbah organik, eutrofikasi, dan kematian ikan, termasuk spesies endemik.
“Diperlukan evaluasi dan penataan ulang sistem keramba agar ada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Masalah kedua adalah limbah rumah tangga dan usaha yang dibuang langsung ke danau. WALHI menilai sistem pengelolaan air limbah di Aceh Tengah belum berjalan optimal. Pemerintah didesak segera memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan.
Ketiga, WALHI menyoroti aktivitas ilegal di zona sempadan danau, seperti pembangunan usaha dan penimbunan kawasan air. Kegiatan ini disebut tidak hanya mengganggu fungsi ekologis, tetapi juga melanggar aturan perlindungan kawasan konservasi.
“Danau Lut Tawar bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber air, perikanan, dan pariwisata masyarakat Aceh Tengah. Jadi harus dijaga secara serius,” ujarnya.
Untuk itu, WALHI Aceh mendorong pemerintah daerah menyusun rencana aksi penyelamatan Danau Lut Tawar secara terpadu. Rencana tersebut diharapkan mencakup penataan ruang, pengawasan limbah, pemberdayaan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
“Dengan komitmen kuat dan keterlibatan publik, Danau Lut Tawar bisa diselamatkan untuk diwariskan ke generasi mendatang,” tutupnya.