BSINews.id | Aceh Barat – 25 orang politisi lintas parpol di Aceh Barat, sah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat periode 2024-2029. Ke-25 anggota dewan ini diambil sumpah sekaligus dilantik melalui Sidang Paripurna.
Pelantikan anggota dewan ini berlangsung di ruang Sidang Paripurna DPRK setempat, pada Senin, 26 Agustus 2024. Acara ini menjadi puncak dari rangkaian proses Pemilu Legislatif 2024 yang sukses digelar secara aman, nyaman dan demokratis.
Pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Faridh Zuri.
Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi yang menghadiri langsung acara pelantikan, mengucapkan selamat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat yang baru saja dilantik.
“Dengan telah dilantiknya ke-25 anggota dewan terpilih ini, diharapkan mampu mengemban amanah rakyat serta memberikan yang terbaik untuk Aceh Barat lima tahun ke depan,” ucapnya.
Mahdi mengatakan, Sidang Paripurna tentu menggarisbawahi tiga fungsi utama DPRK, yaitu pembentukan peraturan daerah (legislasi), penyusunan anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (kontrol).
“Setiap anggota DPRK memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” kata Mahdi saat membacakan amanat Mendagri.
Selain itu, kata Mahdi, anggota DPRK diharapkan terus meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan orientasi dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Pj Bupati ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRK dan kepala daerah, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. DPRK diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung kelancaran Pilkada.
“Memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Kemudian dapat bekerja sama secara harmonis antara legislatif dan eksekutif agar aspirasi masyarakat terakomodir dengan baik,” harapnya.
Pelantikan ini, kata Mahdi, menandai dimulainya tugas baru bagi anggota DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembentukan peraturan daerah yang diharapkan akan mendukung pembangunan Aceh Barat ke arah yang lebih baik.[]
