BSINews.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Reza Saputra sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Anjong Mon Mata, komplek Meuligoe Gubernur Aceh.
Menurut informasi diterima BSINews.id, pelantikan Kepala BPKA tersebut, sebagai bagian dari upaya menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bustami mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut pada bulan September mendatang serta pelaksanaan PSN merupakan hal penting yang dikerjakan secara bersama-sama hingga tuntas dengan sempurna.
“PON dan PSN seperti pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) membutuhkan upaya bersama untuk diselesaikan secara tuntas. Kedua agenda ini sangat penting dilakukan, sehingga akan memberikan dampak besar bagi kemajuan Aceh,” kata Bustami, usai pelantikan Kepala BPKA, Selasa, 16 April 2024 kemarin.
Dengan telah terlaksanakannya pelantikan, Bustami mengingatkan seluruh jajaran BPKA untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan dimiliki, sehingga pelaksanaan dua agenda tersebut terselesaikan dengan baik.
“PON XXI Aceh-Sumut adalah kesempatan emas bagi Aceh untuk menunjukkan potensi dan kemampuan dalam penyelenggaraan acara olahraga skala nasional, selain menjadi ajang prestisius,” tuturnya.
Selain itu, menurut Bustami, PON juga menjadi momentum mendukung pembangunan manusia yang lebih baik melalui olahraga. Oleh karena itu, Bustami kembali mengingatkan jajaran BPKA untuk dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan.
“Bila pengelolaan keuangan bisa dikerjakan secara baik, maka dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut,” ujarnya.
Pembangunan Tol Sibanceh
Pembangunan Tol Sibanceh yang merupakan PSN diyakini akan memberi dampak signifikan dalam mempercepat konektivitas antara Sigli dan Banda Aceh serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Seluruh jajaran BPKA diminta oleh Pj Gubernur Aceh, agar mendukung penyelesaian proyek dengan baik sesuai standar dan target ditetapkan.
“Sejalan dengan hal tersebut, maka Kepala BPKA yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinir upaya-upaya tersebut,” tandasnya.
Terkait akan hal itu, Bustami lagi-lagi mengingatkan kepada seluruh jajaran BPKA untuk menjaga kestabilan dan memastikan tata Kelola keuangan daerah secara efektif dan transparan demi kepentingan masyarakat Aceh.
Hal itu diingatkan Bustami, lantaran terdapat ruang-ruang perbaikan tata kelola keuangan yang masih terbuka luas untuk diperbaiki, meski dalam beberapa tahun terakhir Pemprov Aceh mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“BPKA perlu kembali mencermati dan menindaklanjuti rekomendasi dan temuan dari BPK, sehingga tata kelola keuangan daerah bisa berjalan lebih baik lagi. Teruslah berbenah,” ucapnya.[]
