BSINews.id | Banda Aceh – Dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, Irjen Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir Balauw, menekankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang terlibat, agar mempersiapkan berbagai keperluan PON dengan baik.
“Pelaksanaan PON sebelumnya kerap dihadapkan dengan segala persoalan, jadi diharapkan hal serupa tidak terulang kembali. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk ‘Sedia Payung Sebelum Hujan’ guna memastikan kesuksesan pelaksanaan PON,” kata Tomsi dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Tahun 2024 di Ballroom Hermes Palace Hotel, Rabu, 24 April 2024 kemarin.
Dikatakannya, untuk berbagai persiapan PON XXI di Aceh harus terus dipercepat, termasuk penyelesaian sejumlah venue dan Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya yang akan dijadikan lokasi utama pembukaan PON XXI. Stadion tersebut akan secara resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Persiapan harus benar-benar matang sebelum PON XXI di Aceh dilakasanakan,” ucapnya.
Tomsi pun mengingatkan, betapa pentingnya mengelola keuangan atau anggaran daerah dengan baik. Pun sebalinya, penting menggunakan anggaran daerah dengan benar dan optimal.
Sebab itu, Tomsi berpesan bahwa pengawasan dari Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus ditingkatkan guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
“Penting anggaran daerah dikelola dan digunakan dengan baik, oleh karena itu pengawasan harus ditingkatkan,” tegasnya.
Senada, Pj Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi mengatakan, untuk pengawasan keuangan di Aceh, perlu ada pengawasan yang ketat. Hal itu, guna memastikan berbagai program strategis dan pengeluaran berjalan dengan baik serta mencapai tujuan.
“Penting untuk dilakukan pengawasan agar dapat efektif dan efisien,” imbuhnya.
Selain itu, Azwardi menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar pemerintah dalam menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Rapat Pengawasan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi, meningkatkan koordinasi, dan menemukan solusi atas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh terus meningkat,” ujarnya.[]
