BSINews.id | Banda Aceh – Aroma lumpur, bangkai, dan kepanikan masih menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca-banjir bandang yang menelan ribuan korban jiwa. Di tengah kondisi genting tersebut, kritik keras datang dari Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe yang menilai pemerintah pusat tidak menunjukkan keseriusan dalam penanganan bencana.
Juru Bicara KPA Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami, menyebut situasi yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar bencana alam, tetapi krisis kemanusiaan yang diperparah oleh lemahnya respons negara. Umar menegaskan bahwa suplai logistik pangan dan BBM di Aceh telah mencapai titik ekstrem, sementara akses menuju wilayah-wilayah terdampak lumpuh total.
“Kondisi ini tidak menjawab perhatian pusat dalam menangani bencana. Kelaparan ekstrem mulai terasa, dan jika ini berlanjut, huru-hara tak terelakkan. Penjarahan akan terjadi demi sesuap nasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/12/2025).
Wilayah Tengah Aceh kini terisolasi, dengan jalan nasional terputus, jembatan hilang, dan stok logistik di gudang-gudang daerah dilaporkan habis. Umar mengatakan para bupati di daerah terdampak sudah kewalahan dan “angkat tangan” menghadapi skala kerusakan tanpa dukungan memadai dari Pemerintah Provinsi maupun pusat.
Ia juga menuding kunjungan pejabat pusat sebatas seremonial tanpa aksi konkret di lapangan. “Pejabat datang, foto-foto, lalu pulang. Ini panggung pansos di atas mayat rakyat Sumatera,” kata Umar.
Umar mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mengerahkan armada laut dan udara untuk membuka jalur suplai makanan, sebagaimana pengerahan kekuatan besar ketika Aceh berada dalam masa konflik.
“Ketika konflik, segala macam alat perang diturunkan karena ingin merenggut kekayaan alam kami. Giliran rakyat butuh makan, mana armada itu?” tegasnya.
KPA Luwa Nanggroe menuntut Presiden untuk mengambil langkah luar biasa, bahkan menyerukan agar pemerintah pusat tidak ragu menetapkan status bencana nasional. Jika tidak sanggup, Umar menyebut lebih baik “mengakui ketidakmampuan” dan menyerahkan penanganan kepada lembaga internasional seperti PBB.
Di lapangan, situasi kemanusiaan sudah berada pada titik mengkhawatirkan. Stok susu formula dan MPASI dilaporkan habis di berbagai posko pengungsian. Rumah sakit yang masih beroperasi hanya mampu memberikan nasi putih dan telur rebus kepada pasien luka berat maupun ibu menyusui, memicu risiko kematian lanjutan.
Sementara itu, warga di beberapa wilayah terisolasi mulai mencegat kendaraan angkutan untuk mencari sisa bahan makanan. “Hukum rimba mulai berlaku ketika perut kosong,” ujar seorang relawan yang bertugas di perbatasan Aceh Tengah.
Ribuan korban yang tertimbun longsor juga belum dapat dievakuasi karena ketiadaan alat berat dan minimnya BBM. Kondisi ini memperbesar potensi munculnya wabah penyakit menular.
Situasi yang kian memburuk menjadi ujian serius bagi pemerintah pusat untuk merespons tuntutan warga Aceh dan Sumatera: bergerak cepat dengan operasi besar-besaran atau membiarkan krisis kemanusiaan semakin dalam.