BSINews.id | Aceh Barat – Humas PT Mitra Pelabuhan Mandiri (MPM), Said Edy Samsuri, menyampaikan harapannya agar keberadaan kompayer (konveyor batu bara) yang sudah tidak berfungsi lagi segera dipindahkan. Senin, 21 April 2025.
Hal itu ia sampaikan langsung kepada Tim Pansus DPRK Aceh Barat dalam agenda peninjauan lapangan terkait pertambangan dan aset di kawasan pelabuhan.
“Ini semua demi kelancaran aktivitas bangker minyak yang saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana. Harapan kami dari pihak MPM, kompayer ini kalau bisa segera dipindahkan. Karena keberadaannya saat ini justru sangat mengganggu,” ujarnya kepada tim yang dipimpin oleh Ramli, SE.
Menurut Samsuri, bangunan kompayer tersebut berdiri di lokasi yang cukup rawan dan dikhawatirkan akan membahayakan kapal yang bersandar. Ia meminta pihak yang dulu memberikan izin pendirian kompayer agar bisa segera mengupayakan pembongkarannya.
“Kami pikir, aset ini kalau bisa disimpan atau dipindahkan ke tempat lain, misalnya ke gudang PU atau di manalah, agar tidak menjadi hambatan lagi. Ini mengganggu, apalagi kalau ada kapal yang kena, kan panjang urusannya nanti,” ungkapnya.
Samsuri juga menyinggung soal potensi pemanfaatan pelabuhan untuk mendatangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, ia menegaskan bahwa peran PT MPM saat ini hanya sebatas pengelolaan kegiatan bangker minyak dan belum meluas ke sektor lain.
“Sampai sekarang, tanggung jawab MPM hanya pada kegiatan bangker minyak. Memang ada satu dua perusahaan yang menunjukkan minat untuk memuat batu bara di sini, tapi belum ada yang benar-benar deal,” jelasnya.
Terkait status kantor dan area pelabuhan, ia mengatakan bahwa semuanya sudah termasuk dalam satu paket kontrak sewa jangka panjang.
“Kalau soal kantor dan aset pelabuhan, itu sudah termasuk semua dalam kontrak selama 30 tahun. Tapi soal detail dokumen dan biayanya, itu semua tersimpan di kantor karena dokumennya cukup tebal. Saya tidak hafal satu per satu,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Samsuri berharap agar pemerintah daerah bisa ikut membantu mempercepat proses pembukaan jalur pelabuhan agar transportasi laut, khususnya kapal perintis, bisa kembali berjalan optimal.
“Kalau kompayer ini masih di situ, kapal perintis bisa-bisa berhenti lagi. Padahal banyak mahasiswa dan warga yang bergantung pada jalur ini. Kalau dari Semulu ke sini kan lebih dekat, biayanya pun lebih murah. Harapan kami pemerintah bisa membantu menyelesaikan ini secepatnya,” tutupnya.