BSINews.id | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, meminta kepada setiap Kepala UPT Pemasyarakatan untuk menyukseskan pembangunan zona integritas. Tujuannya, menciptakan percepatan reformasi birokrasi tanpa hambatan.
“Semua kita harus komit demi mewujudkan reformasi birokrasi, dan itu hal mutlak harus kita lakukan,” kata Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman saat penutupan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Rabu, 24 Januari 2024.
Ia menjelaskan, sejak dimulainya kegiatan tersebut Kanwil Kemenkumham Aceh berupaya menghadirkan narasumber handal dan berkomitmen yang ahli di bidangnya masing-masing agar dapat mudah dimengerti oleh para peserta rapat koordinasi tahun ini.
Pada kegiatan ini setiap Kepala UPT dibagi ke dalam komisi untuk mengevaluasi atas hasil kinerjanya pada tahun 2023 dan memaparkan rencana kerja tahun 2024 oleh pimpinan tinggi pratama.
“Rapat koordinasi tidak lagi dianggap semata sebagai kegiatan formalitas tanpa makna dan esensi, tetapi merupakan kegiatan produktif untuk merumuskan kebijakan masa depan yang lebih konkret,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Meurah Budiman mengapresiasi lima UPT terbaik atas hasil evaluasi dan perencanaan. Kelima UPT tersebut diantaranya Lapas Kelas IIB Langsa, Rutan Kelas IIB Singkil, Kanim Kelas II TPI Sabang, Lapas Kelas IIB Kota Bakti, dan Bapas Kelas II Kutacane.
Ia pun menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh yang telah bekerja keras mengoptimalkan kinerja selama ini.[]
