BSINews.id | Banda Aceh – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengungkapkan sejumlah pelajaran penting dari proses perdamaian Aceh yang telah memasuki dua dekade. Beliau menegaskan bahwa perdamaian di Aceh bukan hanya harus dijaga, tetapi juga diisi dengan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menerima Peace Award dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (14/8), sebagai salah satu tokoh kunci perdamaian Aceh.
“Tujuan akhir dari perdamaian adalah kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Setelah konflik berakhir, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola sumber daya dan membangun sektor-sektor penting seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga perdagangan,” ujar JK dalam pidatonya secara daring.
JK mengingatkan bahwa perdamaian tidak datang secara instan. Ia mencontohkan proses panjang perundingan antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang turut dipimpinnya saat menjabat Wakil Presiden periode 2004–2009. Menurutnya, memahami akar masalah, mengutamakan dialog, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak adalah kunci keberhasilan.
“Dari pengalaman kita, banyak konflik muncul karena ketidakadilan ekonomi dan sosial. Tidak ada negara maju yang membiarkan konflik berlarut. Penyelesaiannya harus lewat dialog, saling pengertian, dan tujuan bersama,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa bencana tsunami 2004 menjadi momentum penting yang mempercepat tercapainya kesepakatan damai di Helsinki. Salah satu poin penting dalam kesepakatan itu adalah pemberian porsi pendapatan migas yang lebih besar bagi Aceh, sebagai bentuk keadilan ekonomi yang sejak lama menjadi tuntutan masyarakat.
JK berharap generasi muda Aceh dapat melanjutkan warisan perdamaian tersebut dengan fokus pada pembangunan dan penguatan sumber daya manusia.
“Perdamaian harus diisi. Jangan hanya berhenti pada tidak adanya konflik, tapi harus melahirkan kemajuan nyata bagi rakyat Aceh,” tutupnya.
