BSINews.id | Aceh Barat – Ketua Pansus DPRK Aceh Barat yang membidangi pertambangan dan aset, Ramli, S.E, menyampaikan sejumlah kritik tajam dan peringatan kepada pihak perusahaan tambang batubara dalam rapat koordinasi terkait pembangunan infrastruktur pertambangan yang digelar di Aula Teuku Umar, pada Rabu, 25 Juni 2025 kemarin.
Ramli menegaskan bahwa sejumlah permasalahan serius tengah dihadapi masyarakat akibat aktivitas pertambangan, terutama terkait jalur angkut dan dampaknya terhadap lingkungan serta keselamatan warga.
Dalam pernyataannya, Ramli menyoroti dua aspek utama: legalitas jalur hauling dan dampak sosial terhadap masyarakat. Ia menekankan pentingnya perusahaan mengantongi izin lengkap untuk jalur angkut batubara agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
“Ini semua harus ada izin. Jangan sampai nanti terjadi pelanggaran HAM apalagi kalau sampai ada masyarakat yang jadi korban. Bapak jangan anggap enteng, bisa saja nanti mobil perusahaan dibakar warga kalau tidak ditertibkan,” kata Ramli tegas.
Ia juga mengusulkan alternatif jalur hauling yang dinilai lebih aman dan tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, seperti kawasan kampus Universitas Teuku Umar yang selama ini menjadi titik rawan potensi konflik dengan mahasiswa.
“Jangan coba-coba lewat dekat kampus. Kalau mahasiswa protes, nanti yang kena demo kami di sini, bukan Bapak yang ada di Jakarta,” ucap Ramli mengingatkan.
Ramli bahkan memberikan rute alternatif yang lebih layak secara sosial dan teknis, yakni membuka jalur baru melalui Gampong Blang Geunang – Reudeup – Bale – Pasie Aceh, serta menyarankan pembebasan lahan di bekalang Makorem 012 Teuku Umar yang masih banyak Alang-Alang” yang dinilai strategis dan belum tergarap perkebunan rakyat.
Lebih lanjut, Ramli menyampaikan laporan masyarakat terkait banyaknya batubara yang tercecer di jalan dan kondisi jalan yang rusak berat di beberapa desa, termasuk Reudeup, Bale, dan Pasie Teungoh. Warga dikabarkan sudah bersiap untuk melakukan aksi protes terhadap PT. Indonesia Pacific Energy (IPE).
“Banyak sekali batubara tercecer di jalan, mulai dari Gampong Tumpok Ladang ke arah Bale, Meureubo, sampai ke Meunasah Rayeuk. Jalan rusak parah, jaminan kerusakan jalan dari perusahaan tidak mencukupi,” katanya.
Sementara itu, Pj. Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, S.Pt., M.Si, meminta konfirmasi langsung dari dua perusahaan tambang terkait kendala pembangunan jalan hauling sendiri.
Menjawab hal itu, Direktur PT. IPE, Achmad Yani Arief, menjelaskan bahwa perusahaannya telah membangun jalan khusus tambang sepanjang 4 kilometer, sebagian berada di dalam wilayah konsesi, sebagian di luar.
“Kami sudah mulai membangun jalan khusus. Sebagian ruas jalan masuk wilayah tambang, sebagian lagi di luar. Kami juga bekerjasama dengan PT. PSU untuk menyelesaikan jalur tersebut,” jelas Achmad Yani.
Namun, pernyataan ini langsung ditanggapi Ramli dengan menyebutkan bahwa dirinya telah beberapa kali memantau lokasi tersebut secara langsung menggunakan sepeda motor, dan memastikan masih ada banyak kekurangan yang harus dibenahi.
“Maaf Pak, saya memang mondar-mandir di kawasan itu. Saya tahu persis kondisinya karena itu wilayah saya,” tegas Ramli kembali memotong pernyataan Direktur PT. IPE.