BSINews.id | Aceh Barat – Anggota Tim Pansus DPRK Aceh Barat, Hermanto, yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra, menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi jasa labuh kapal yang beroperasi di wilayah laut Aceh Barat.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke kantor operasional pelabuhan milik PT. Mifa Bersaudara di Gampong Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Rabu (30/4/2025).
Dalam penyampaiannya, Hermanto menanggapi penjelasan pihak manajemen PT. Mifa yang menyebutkan bahwa lokasi kapal berada sekitar 24 kilometer atau setara 15 mil laut dari bibir pantai.
Menurut Hermanto, posisi tersebut masih dalam wilayah laut Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menetapkan batas wilayah laut Aceh hingga 20 mil laut dari garis pantai.
“Jasa labuh seharusnya tidak menjadi kewenangan Syahbandar karena berada dalam wilayah laut Aceh. Ini menjadi salah satu sumber PAD yang semestinya bisa dikelola oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Hermanto menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait guna memastikan kewenangan dan optimalisasi pendapatan dari sektor jasa labuh tersebut.
Selain itu, ia juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi PT. Mifa Bersaudara yang selama ini dinilai telah banyak membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun, ia berharap ada transparansi lebih lanjut terkait potensi lain yang bisa digali oleh pemerintah daerah dari aktivitas pertambangan yang dijalankan perusahaan.
“Keuntungan langsung dari tambang ini untuk daerah memang sangat kecil. Kami mohon agar PT. Mifa bisa menyampaikan kepada kami dan pemerintah daerah, potensi-potensi mana yang bisa dimaksimalkan secara regulasi,” kata Hermanto.