BSINews.id | Aceh Barat – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M, menyampaikan pernyataan tegas dalam acara Presentasi dan Pemaparan Rencana Pembangunan Infrastruktur Pertambangan oleh PT. Indonesia Pacific Energy, PT. Agrabudi Jasa Bersama, dan PT. Pada Semesta Utama yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati (Aula Teuku Umar) pada Rabu pagi, 25 Juni 2025.
Dalam sambutan pembukanya, Bupati menyoroti urgensi penanganan pengangguran dan kemiskinan yang disebut sebagai “bom waktu” apabila tidak segera ditangani.
“Rata-rata pengangguran provinsi 14%, nasional 9%, dan kita harus berpikir out of the box. Tanpa dukungan APBN, APBA, dan APBK yang memadai, maka kita harus menciptakan solusi lain. Salah satunya, mengoptimalkan potensi daerah melalui sektor pertambangan dan memanfaatkan dana CSR secara tepat sasaran,” tegas Bupati Tarmizi.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari 11 perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat, hanya 10 yang kooperatif dan bersedia diaudit, sementara satu perusahaan menolak. “Ini menjadi dasar kami dalam mengevaluasi keseriusan perusahaan yang mengantongi IUP dan HGU.”
Lebih lanjut, Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa sejauh ini, aktivitas pertambangan yang benar-benar berjalan aktif baru dilakukan oleh satu perusahaan secara personal. Sementara perusahaan lainnya seperti AJB, IPE dan Nirmala, dinilai masih “jalan di tempat.”
“Jika seluruh perusahaan menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya, maka dalam dua tahun ke depan kita dapat membuka lebih dari 5.000 lapangan kerja baru dan secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah.”
Karena itu, Pemkab Aceh Barat memberikan ultimatum tegas kepada seluruh pemegang IUP dan HGU Aktif menjalankan operasional maksimal hingga Juni 2026, atau akan direkomendasikan untuk dialihkan kepada investor yang lebih serius.
Tarmizi juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar kepala daerah mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Pemerintahan itu harus sinergi. Di Aceh, pemerintah adalah eksekutif dan legislatif. Maka forum-forum besar seperti ini wajib melibatkan DPRK,” ujarnya.