BSINews.id | Aceh Barat – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat koordinasi terkait pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh di Ruang Rapat Cut Nyak Dhien Setdakab Aceh Barat, Senin (19/8/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., bersama jajaran pejabat terkait.
Usai rapat, Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan hukum dan perundang-undangan.
“Kesimpulan akhir dapat hari ini kita mengambil keputusan untuk mengevaluasi menyeluruh secara komprehensif atas keputusan pemerintah sebelumnya untuk tidak melanggar hukum. Semua harus melalui mekanisme yang benar, karena dari hasil kajian, masukan, dan segala macam kita melihat ada potensi melanggar hukum. Ada administrasi yang masih kurang sesuai. KSP-nya, perjanjiannya itu masih belum clear, termasuk kontribusi besarannya berapa untuk daerah belum jelas sampai hari ini,” kata Tarmizi.
Ia menambahkan, pengelolaan pelabuhan sudah berjalan memasuki tahun ketiga, namun sejumlah persoalan administratif dan kejelasan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi catatan penting.
“Pemerintah dituntut untuk menggenjot PAD, dan semua potensi PAD itu harus kami maksimalkan,” tegasnya.
Seperti diketahui, saat ini pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh masih berada di bawah kendali PT MPM. Namun dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Aceh Barat berkomitmen untuk memastikan pengelolaan pelabuhan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.