BSINews.id | Banda Aceh – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh dan hampir seluruh wilayah Sumatra semakin menunjukkan kondisi darurat kemanusiaan. Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan jumlah korban sudah jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Ketua Umum BADKO HMI Aceh, Reza Hendra Putra, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyesalkan lambatnya respons pemerintah pusat maupun daerah. Ia menyebut bencana kali ini sudah berada pada titik krisis besar.
“Aceh sedang berduka, dan seluruh Sumatra bergelut dengan kesengsaraan. Hingga hari ini, kami mencatat sedikitnya 303 korban meninggal dunia di Sumatra Aceh dan 54 orang masih hilang di Aceh. Banyak wilayah terisolasi, jalan nasional terputus total, dan ribuan keluarga terpaksa mengungsi akibat rumah yang hancur. Situasi ini sudah masuk kategori krisis kemanusiaan berskala besar,” tegas Reza, Minggu, 30 November 2025.
Ia menilai penanganan bencana telah melebihi kemampuan pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Akses darat yang masih terputus membuat proses evakuasi dan distribusi logistik tidak maksimal. Sejumlah wilayah bahkan masih tanpa jaringan komunikasi, sehingga menyulitkan koordinasi tim di lapangan. Keterlambatan pembukaan jalur antarwilayah juga menyebabkan bantuan sulit masuk, sementara Aceh memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan logistik dari luar daerah, terutama Medan yang kini ikut terdampak.
BADKO HMI Aceh meminta Presiden segera menetapkan status darurat bencana nasional agar pemerintah pusat dapat mengambil alih kendali dan mengerahkan sumber daya secara maksimal termasuk pesawat angkut, personel TNI/Polri, alat berat, logistik, hingga anggaran khusus penanganan bencana. Reza juga mendorong Presiden untuk memimpin langsung koordinasi penanganan bencana atau menunjuk pejabat setingkat menteri koordinator yang memiliki kewenangan penuh.
Ia menambahkan, bencana yang terjadi bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga kerusakan lingkungan yang berlangsung lama. Karena itu, BADKO HMI Aceh mendesak pemerintah pusat melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas yang menyebabkan kerentanan ekologis di Sumatra serta menindak pihak-pihak yang terbukti berkontribusi.
“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekologis yang butuh tindakan serius. Penanganan harus cepat, terarah, dan dipimpin langsung oleh pemerintah pusat,” ujar Reza.
