BSINews.id | Aceh Barat – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat yang membidangi pertambangan dan aset daerah, Ramli, S.E, menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Hal ini disampaikannya dalam acara Presentasi dan Pemaparan Rencana Pembangunan Infrastruktur Pertambangan oleh PT. Indonesia Pacific Energy, PT. Agrabudi Jasa Bersama dan PT. Pada Semesta Utama. Dalam keterangannya, Ramli menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan.
“Kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan itu kunci. Kita butuh masukan dari masyarakat, dan itu harus dipertimbangkan secara serius,” ujarnya.
Ramli juga menyinggung keterlibatan berbagai instansi, termasuk pemerintah provinsi dan kementerian PUPR, yang hingga kini belum sepenuhnya mengeluarkan izin penggunaan jalan untuk keperluan pertambangan. Ia menyampaikan bahwa ini menjadi penghambat serius dan memicu ketegangan dengan masyarakat.
“Ada insiden kecelakaan, seperti yang terjadi disalah satu desa, yang membuat masyarakat marah. Mereka butuh kejelasan soal izin dan jalur tambang. Kalau tidak ada solusi, demo besar-besaran bisa terjadi,” katanya.
Ramli mengusulkan agar perusahaan membangun jalan khusus sendiri, agar tidak mengganggu masyarakat dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak menolak investasi, tetapi ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Masyarakat siap dukung, asalkan tidak dilangkahi dan tidak dirugikan. Penggunaan jalan umum harus bijak, jangan sampai merusak fasilitas publik,” jelasnya.