BSINews.id | Banda Aceh – Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang hingga pertengahan tahun 2025 masih berada di bawah 25 persen, dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga dan daya beli.
Hal itu disampaikan oleh Muhammad Nasir, pengamat ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), menanggapi lambatnya realisasi anggaran Pemerintah Aceh yang nilainya mencapai Rp11 triliun.
“Kalau daya serap anggaran masih rendah di awal-awal tahun seperti triwulan I dan II, dampaknya paling cepat terasa pada konsumsi masyarakat. Itu bisa membuat daya beli ikut melemah,” kata Nasir saat ditemui di Banda Aceh, Senin (16/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa rendahnya belanja pemerintah bisa memperlambat perputaran uang di masyarakat. Akibatnya, pengeluaran rumah tangga tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Selain itu, ia juga menyoroti dampaknya terhadap dunia kerja. Menurutnya, sektor konstruksi menjadi salah satu yang paling terdampak jika proyek-proyek pembangunan belum berjalan.
“Kalau kegiatan fisik seperti pembangunan jalan atau gedung belum berjalan, otomatis banyak tenaga kerja informal yang belum bisa bekerja. Ini bisa meningkatkan angka pengangguran meskipun tidak besar,” ujarnya.
Nasir juga menjelaskan, tenaga kerja informal yang tidak memiliki kontrak tetap adalah kelompok yang paling rentan terdampak, terutama di sektor pertanian dan konstruksi.
Saat ditanya soal penyebab lambatnya penyerapan anggaran, ia menyebut beberapa faktor seperti revisi anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hingga kondisi alam seperti hujan yang bisa menghambat proyek lapangan.
Untuk mempercepat realisasi anggaran, Nasir menyarankan agar pemerintah melakukan pemantauan lebih intensif terhadap semua kegiatan yang belum berjalan, khususnya yang realisasinya masih rendah.
“Monitoring harus rutin dilakukan agar kita tahu apa masalahnya dan bisa segera dicari solusi. Koordinasi antara dinas-dinas juga penting agar belanja daerah bisa lebih cepat,” ujarnya.
