BSINews.id | Banda Aceh – Seruan perjuangan atas kedaulatan Aceh kembali menggema dalam aksi bertajuk Gerakan Aceh Melawan yang digelar di Kantor Gubernur, Banda Aceh, Senin (16/6/2025). Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi pemerintah pusat yang dinilai menggerus hak dan martabat Aceh. Ribuan peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat menyuarakan penolakan atas pengalihan empat pulau ke Provinsi Sumatera Utara.
Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Muhammad Ikram, menyampaikan orasi di tengah massa. Ia menilai bahwa pengalihan pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang merupakan bentuk penghinaan terhadap kedaulatan dan sejarah Aceh.
“Perdamaian di Aceh bukan datang dengan mudah. Ia dibayar mahal dengan darah, air mata, dan pengorbanan. Tapi kini perjanjian itu dilanggar dengan selembar surat,” kata Ikram.
Ia juga menolak wacana pengelolaan bersama empat pulau oleh Aceh dan Sumatera Utara, yang menurutnya hanya menjadi pembenaran atas pengalihan wilayah.
“Empat pulau itu milik Aceh. Tidak perlu dikelola bersama. Ini bukan soal kerja sama, tapi soal kedaulatan,” tegasnya.
Ikram menantang Pemerintah Aceh untuk mengambil sikap tegas. Jika tidak, kata dia, mahasiswa dan rakyat siap turun tangan.
“Jika Pemerintah Aceh tak mampu mempertahankan wilayahnya, kami mahasiswa siap turun. Kami siap pasang badan untuk Tanoh Aceh,” ujarnya.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan ketat dari aparat. Massa membawa spanduk, poster, dan menyanyikan lagu perjuangan “Pusaka Nanggroe” sebagai simbol semangat rakyat Aceh menjaga hak dan harga dirinya.
