BSINews.id | Aceh Barat – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat yang membidangi Pertambangan dan Aset, Ramli, S.E., memimpin kunjungan kerja ke lokasi pertambangan PT. Indonesia Pacific Energy (IPE) dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Selasa, 29 April 2025.
Kunjungan ini juga melibatkan sejumlah instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yang berlangsung di lokasi pertambangan tersebut, Ramli menyampaikan secara tatap muka dengan Kepala Teknik Tambang (Mine Manager) PT IPE, Ramadhita Perkasa dan sejumlah pegawainya.
Bahwa kegiatan tim Pansus ini merupakan tahap awal yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan dan berpotensi diperpanjang hingga enam bulan jika diperlukan.
Ramli menegaskan bahwa fokus utama pengawasan mencakup empat aspek penting, yakni: legalitas izin hauling batu bara, tenaga kerja lokal, fasilitas umum dan hibah pembangunan, serta penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility).
“Kami dari DPRK bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap izin hauling yang menurut informasi sudah jatuh tempo pada Juni 2024. Jika izin tersebut telah diperpanjang, kami minta dokumen perpanjangan segera disampaikan kepada kami,” tegas Ramli.
Selain itu, tim Pansus juga menyoroti isu tenaga kerja, terutama menyangkut keterlibatan masyarakat lokal. DPRK meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan data rinci mengenai tenaga kerja, termasuk sebaran desa asal tenaga kerja di lingkar tambang, serta total pekerja dari wilayah Aceh Barat.
“Jangan sampai sumber daya alam kita digali, tapi manfaatnya justru tidak dirasakan masyarakat lokal. Kami ingin memastikan perusahaan memprioritaskan warga Aceh Barat dalam perekrutan tenaga kerja,” lanjut Ramli.
Ramli juga mengungkapkan bahwa sebelum tiba di lokasi tambang, tim sempat berdialog dengan masyarakat sekitar, termasuk santri di sebuah pesantren yang telah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada DPRK. Informasi dari masyarakat ini akan menjadi bahan penting dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang.
Menutup pertemuan, Ramli menekankan pentingnya penggunaan dana CSR secara tepat sasaran. Ia berharap ada pembahasan bersama agar dana CSR benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa sekitar tambang.
“Kami ingin CSR ini menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya desa-desa di ring satu. Untuk itu, kami akan terus kawal agar distribusinya dilakukan secara adil dan transparan,” pungkasnya.