BSINews.id | Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong integrasi kerja dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Apalagi, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan peringatan, di mana saat ini dunia mengalami perubahan iklim.
Presiden mengatakan, peringatan PBB terhadap perubahan iklim yaitu kondisi gelombang panas yang tinggi dan akan berpengaruh pada urusan pangan.
“Bila melihat perubahan iklim, seperti di India sampai 50 derajat celcius, Myanmar 45,8 derajat celcius, panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh bisa, tapi urusan pangan. Hati-hati masalah ini,” kata Presiden Jokowi, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, Jumat, 14 Juni 2024, di Istana Negara, Jakarta.
Untuk itu, Presiden meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Hal ini guna menghindari kekeringan yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.
“Diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air, enggak ada air dan akan masuk pada tadi kekurangan pangan. Artinya apa, jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi,” ujarnya.
Dalam tiga bulan terakhir, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Panglima TNI untuk memasang sejumlah pompa air di daerah.
Pompa tersebut, menurut Jokowi, nantinya akan digunakan untuk mengairi sawah para petani.
“Mungkin 20-an ribu pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras, tapi bukan hanya beras saja. Pompa dari sungai naikkan ke atas untuk mengairi sawah, baik itu sungai besar, sedang , kecil, manfaatkan air jangan biarkan air terus masuk ke laut,” ucap Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pertanian menjadi lebih modern dengan menggunakan sistem smart agriculture terutama untuk produk pangan unggulan.
Pun demikian dengan investasi, disebutkan Jokowi, diperlukan untuk membangun industri pengolahan sehingga nilai tambah produksi pertanian meningkat.
“Undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian, perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi,” pungkasnya.[]