BSINews.id | Aceh Barat – Pasca demonstrasi pada 27 Mei 2024, Wahana Generasi Aceh (Wangsa) sampaikan aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat. RDP ini membincangi seputar akses jaringan internet.
”Kita seluruh pengurus masuk ke dalam RDP hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Wangsa menyoroti permasalahan krusial terkait akses jaringan yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Ketua Wangsa, Jhony Howord, Rabu, 29 Mei 2024.
Wangsa menegaskan bahwa akses jaringan yang memadai merupakan hak mendasar bagi masyarakat, terutama dalam era digitalisasi seperti saat ini.
Namun, pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Barat dinilai lamban dan belum memberikan respon yang memadai dalam menyelesaikan problematika ini.
Atas dasar itu pula, Wangsa menilai sikap dinas terkait terkesan tidak tegas terhadap pihak provider yang justru tidak mencerminkan semangat melayani masyarakat secara adil dan transparan.
“Kami mendesak pihak terkait, terutama Diskominsa untuk segera bertindak menyelesaikan permasalahan akses jaringan ini. Masyarakat tidak boleh terus menderita akibat ketidakmampuan dalam menyediakan layanan yang memadai,” tegasnya.
Selain itu, kata Jhonny, Wangsa berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh Barat, termasuk hak atas akses jaringan yang berkualitas.
”Wangsa siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Jhony pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap sikap prioritas Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat yang lebih memilih menghadiri undangan di Medan dari pada menghadiri audiensi dengan wakil Menteri Kominfo terkait permasalahan jaringan di pelosok desa Aceh Barat.
“Pihak dinas tadi menyatakan bahwa agenda pertemuan dengan Wamen Kominfo sebenarnya hari ini, namun karena pak Pj Bupati memilih menghadiri undangan Walikota Medan sehingga tertunda,” ungkap Jhonny, mengutip pernyataan pihak Diskominsa.
Meskipun Wangsa menyatakan ketidaksetujuannya terhadap prioritas tersebut, Jhony Howord menegaskan bahwa tidak berniat untuk menuding Pj Bupati.
“Informasi ini disampaikan oleh Diskominsa Aceh Barat dalam RDP, namun kami belum mengetahui secara detail apa penyebab dari keputusan tersebut,” ujarnya.
Di tempat sama, Koordinator pasca Aksi Demontrasi, Marpandi mengatakan, Wangsa berharap agar PJ Bupati dan pemerintah setempat dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah jaringan di daerah pedalaman Aceh Barat.
”Hal itu diminta, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” imbuhnya.
Marpandi menyebutkan, hasil dari RDP tersebut, disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Haji Kamaruddin.
Adapun hasilnya, pertama kepastian akses jaringan secara maksimal saat adanya ujian berbasis internet di sekolah.
Kedua Diskominsa Aceh Barat harus segera melakukan audiensi dengan Wamen Kominfo paling telat dalam jangka waktu satu bulan kedepan.
“Dalam RDP tadi menemukan hasilnya, kami berharap permasalahan jaringan dapat diselesaikan dan hasil RDP ini dapat ditindaklanjuti,” harapnya.
RDP tersebut dihadiri oleh Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi, Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat Haji Kamaruddin, perwakilan dari PJ Bupati Aceh Barat, Diskominsa Aceh Barat, Disdik Aceh Barat, dan beberapa dewan lainnya.[]
