BSINews.id | Aceh Barat – Koordinator Aliansi Masyarat Peduli (AMP) Aceh Barat, Indra Jeumpa, mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan kerja sama dengan PT Mitra Pelabuhan Mandiri (MPM). Desakan itu disampaikannya agar tidak merugikan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami meminta kepada pemerintah Aceh Barat untuk dialihkan saja pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh dari PT MPM ke perusahaan daerah, kan ada perusahaan daerah, gunakan itu saja, apa gunanya dibentuk perusahaan daerah,” kata Indra Jeumpa di Meulaboh, Jumat, 17 Mei 2024.
Apalagi saat ini, menurut Indra, terkait pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh oleh PT MPM, telah memunculkan polemik di kalangan masyarakat usai diketahui PT MPM tidak meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Aceh Barat.
“Selama ini telah terjadi kekisruhan, jadi untuk menghilangkan konflik tersebut lebih baik dialihkan saja pengelolaan pelabuhan tersebut ke persuhaan milik daerah, supaya tidak menjurus pandangan buruk di mata masyarakat dan tak berdampak merugikan PAD daerah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sebelumnya permasalahan ini sudah terlalu terbelit-belit sejak awal. Bahkan, informasi didapatkan oleh pihaknya, kontrak atas pengelolaan pelabuhan tersebut sampai puluhan tahun.
“Bayangkan saja berapa kerugian daerah jika pelabuhan tidak dikelola dengan baik dan selalu dalam keadaan bermasalah yang malah mengarah ke pribadi, seperti lapor melapor ke polisi, maka dari pada menghambat investasi daerah lebih baik diberikan saja ke perusahaan daerah,” pungkasnya.[]
