BSINews.id | Banda Aceh – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 237 kejadian bencana melanda wilayah Aceh selama periode Januari hingga Juli 2025. Bencana tersebut menelan 10 korban jiwa dan menyebabkan kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp165 miliar.
Dari jumlah tersebut, kebakaran permukiman menjadi bencana yang paling sering terjadi, yakni sebanyak 91 kali kejadian dan berdampak pada 255 rumah warga. Sementara khusus pada bulan Juli, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) justru menjadi jenis bencana yang paling dominan dengan 25 kejadian yang membakar sedikitnya 77 hektar lahan.
Selain korban jiwa, bencana juga menyebabkan 10 orang luka-luka, 11.033 jiwa terdampak dari 4.838 kepala keluarga, dan 348 orang mengungsi. Sebanyak 1.936 rumah turut terdampak oleh berbagai bencana yang terjadi selama periode tersebut.
Rincian kejadian lainnya meliputi 51 kasus Karhutla yang membakar total 174 hektar lahan, 34 kejadian banjir yang merendam 1.232 rumah, serta 33 kejadian angin puting beliung yang merusak 375 rumah, lima sekolah, dan dua masjid. Longsor tercatat terjadi sebanyak 20 kali, gempa bumi lima kali, abrasi dua kali, dan satu kali gelombang pasang di Aceh Utara.
BPBA juga mencatat kerusakan lain berupa 12 fasilitas pendidikan, lima tempat ibadah, 66 ruko, empat jembatan, serta lahan pertanian dan sawah yang turut terdampak. Bencana juga merusak 204 hektar lahan akibat kebakaran, dan 40 hektar sawah akibat banjir dan longsor.
Plt Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Nara Setia, mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. Ia menekankan pentingnya menjaga fungsi hutan sebagai resapan air untuk mencegah bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran.
“Pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi kepada pelaku usaha perlu digencarkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ini sangat penting untuk menjaga ekosistem dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPBA terus berkomitmen untuk meminimalkan kerugian serta korban akibat bencana alam maupun non-alam. Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana ke depan.
“Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, Aceh dapat menjadi provinsi yang lebih tangguh terhadap bencana,” pungkasnya.